BANDUNG– Janji kampanye Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan wakilnya, Deddy Mizwar, untuk menggratiskan sekolah sampai tingkat menengah atas akan sulit terealisasi.
Pasalnya, banyak laporan yang masuk ke Ombudsman tentang praktik pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua siswa. Asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Naskha Larasati mengatakan, kendati ada bantuan dari pemerintah provinsi, pungutan tersebut masih akan terjadi, mengingat sekolah memiliki payung hukum, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
Pasalnya, banyak laporan yang masuk ke Ombudsman tentang praktik pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua siswa. Asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Naskha Larasati mengatakan, kendati ada bantuan dari pemerintah provinsi, pungutan tersebut masih akan terjadi, mengingat sekolah memiliki payung hukum, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
Jadi, meski digratiskan, pungutan sekolah kepada orang tua siswa masih akan terjadi. “Pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi), memang betul tidak boleh ada pungutan. Tetapi ada peraturan yang melegalkan pungutan. Jadi memang ironis, dibalik rencana digratiskannya sekolah, tapi di lapangan masih terjadi pungutan. Bahkan, salah satu sekolah mengatakan sekolah gratis itu nonsense,” kata Naskha di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Jalan Kebonwaru Utara, kemarin. Pungutan tersebut, kata Laras, dilakukan mulai SMP, SMA, dan SMK.
Jenis pungutannya bermacam-macam, seperti dana sumbangan pendidikan (DSP) bulanan, dana sukarelawan orang tua siswa dan juga biaya praktik bagi SMK. Enam wilayah yang didapati melakukan hal tersebut, yakni Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kota Cirebon. Jumlah pungutannya mulai Rp250.000– Rp500.000/bulan. Dari laporan yang masuk, ada dugaan pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa dalam menentukan besaran pungutan.
Kendati ditentukan melalui komite sekolah, Laras mengaku, muncul indikasi lain yakni pihak sekolah telah mengondisikan besaran pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa. “Ini yang dilaporkan kepada kami, orang tua merasa tidak difasilitasi oleh komite sekolah. Bahkan beberapa sekolah tidak sama sekali menggelar rapat dengan orang tua siswa. Mereka juga mempertanyakan kejelasan dana sukarelawan yang dibebankankeorangtua,” ucapnya. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat Dwi Subawanto mengatakan, kondisi tersebut akan mempengaruhi kelanjutan program sekolah gratis Aher-Demiz.
Dwi menilai kegagalannya didasari atas buruknya manajemen pihak sekolah. Jika di tingkat atas gratis, di tingkat sekolah, orang tua tetap bayar. Sebagaicontoh, danabantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK sudah disalurkan pemerintah pusat, begitu pun dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan kota. Namun, pihak sekolah enggan membukanya kepada orang tua siswa.
“Sekarang siapa yang tahu jika BOS itu sudah keluar? Tidak ada yang tahu karena pihak sekolah tidak mau diketahui publik. Padahal uangnya cukup untuk membiayai sekolah. Dari pusat Rp1 juta, dari pemprov Rp200.000, dari Pemkot Bandung, misalnya, Rp1 juta–Rp2 juta. Ini yang menjadi hambatan gratisnya SMA-SMK di Jawa Barat,” kata dia.
Dwi mengatakan, penyakit di kalangan manajemen sekolahnya harus diperbaiki jika ingin menyukseskan gratis sekolah 12 tahun. “Selama itu tidak diberantas, pemerintah akan mengklaim gratis, orang tua tetap bayar,” pungkasnya.
Sumber : Koran Sindo Online
0 komentar:
Posting Komentar